Bawaslu Lampung Apresiasi Lokakarya Kebijakan TikTok Indonesia

KELAMPUNG – Anggota Bawaslu Provinsi Lampung, Ahmad Qohar, memberikan apresiasi tinggi terhadap inisiatif TikTok Indonesia yang menyelenggarakan “Lokakarya Kebijakan TikTok Indonesia”. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang kebijakan TikTok terkait konten politik, serta memperkuat integritas pemilihan dengan menanggulangi penyebaran misinformasi dan disinformasi.
Dalam kesempatan tersebut, Qohar menekankan bahwa TikTok menunjukkan kepedulian terhadap situasi politik Indonesia, terutama dalam menjaga kestabilan di masa pemilihan. Lokakarya ini berlangsung di Menara Danareksa, Jakarta Selatan, pada Rabu (09/10).
Qohar menjelaskan bahwa platform digital seperti TikTok memainkan peran penting menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang dijadwalkan pada 27 November 2024. Di tengah dinamika politik yang terus berkembang, platform ini menjadi sumber informasi politik yang vital, namun juga berpotensi sebagai arena penyebaran misinformasi yang dapat mengganggu proses demokrasi.
“TikTok Indonesia, melalui lokakarya ini, berkomitmen untuk menjaga integritas pemilihan dengan memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai kebijakan mereka terhadap konten politik. TikTok juga ingin menjalin kemitraan dengan Bawaslu dan KPU untuk memastikan keamanan digital serta informasi selama pemilu,” jelas Qohar.
Lebih lanjut, Qohar mengungkapkan bahwa tujuan utama dari lokakarya ini adalah untuk meningkatkan kesadaran anggota Bawaslu dan KPU mengenai kebijakan TikTok dalam menangani konten politik. Kegiatan ini juga bertujuan memperkuat hubungan antara TikTok dengan penyelenggara pemilu, serta memastikan bahwa informasi yang beredar di platform tersebut aman dan dapat dipercaya selama masa pemilihan kepala daerah. Selain itu, lokakarya ini menjadi ajang edukasi mengenai kampanye #SalingJaga dan panduan pemilihan 2024 di TikTok.
TikTok berkomitmen untuk menjaga integritas pemilihan dengan menghapus konten yang berisi misinformasi terkait proses sipil dan pemilu, serta menyediakan akses informasi resmi melalui Pusat Panduan Digital Pemilu 2024. Kerja sama yang erat antara TikTok, Bawaslu, KPU, dan organisasi masyarakat diharapkan mampu menjamin keamanan platform selama proses pemilihan.
“Diharapkan dengan lokakarya ini, semua pihak dapat memahami kebijakan TikTok terkait konten politik dan pemilu, menjalin komitmen bersama untuk menjaga keamanan digital, memerangi misinformasi, dan memperkuat hubungan antara TikTok, Bawaslu, serta KPU dalam menjaga integritas pemilu dan pilkada,” tutup Qohar.
Acara ini dihadiri oleh Anggota Bawaslu RI, Lolly Suhenty, Komisioner KPU RI, Betty Epsilon Idroos, Head of Public Policy and Government Relations TikTok Indonesia, Firry Wahid, serta perwakilan TikTok Indonesia lainnya seperti Faris Mufid dan Waskito Jati.